HASIL RESES DPRD Inhu Soroti Pendidikan dan Infrastruktur

RENGAT-Secara garis besar dalam memberikan rekomendasi guna pelaksanaan Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah (APBD) Inhu tahun 2019, DPRD Inhu menyoroti penganggaran yang selama ini masih berkutat pada anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan seremonial, sehingga masih banyak bidang pendidikan dan infrastruktur yang masih terabaikan.

Hasil tersebut mereka dapatkan setelah melakukan tinjauan atau reses pada setiap Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

Mewakili Dapil I Inhu yakni Kuala Cenaku, Rengat dan Rengat Barat, Doni Rinaldi menyampaikan masih banyaknya fasilitas pendidikan yang masih jauh dari harapan, sementara anggaran pada sektor ini merupakan alokasi terbesar dalam APBD Inhu."Masih banyak sekolah yang bisa dikatakan tidak layak lagi bangunannya, terutama di kecamatan Kuala Cenaku, terutama bangunan SD dan PDTA yang harusnya menjadi prioritas pada dinas pendidikan, tegasnya.

Selain itu juga dikatakannya, mengingat Kuala Cenaku masih terbagi dua yang dipisahkan dengan sungai, maka harusnya fasiltas dermaga dermaga penyeberangan harus menjadi perhatian, sehingga masyarakat dapat menikmati transportasi air dengan baik.

Pada sektor pertanian, masyarakat juga sangat membutuhkan bantuan bibit ikan, sayur, buah buahan termasuk juga bantuan ternak sapi beserta sarana prasarana pendukungnya.

Sementara itu anggota lainnya dari Dapil II, Manahar Napitupulu menyampaikan bahwa apa yang disampiakan masyarakat sejauh ini masih merupakan kondisi nyata yang tentunya aspirasi mereka harusnya dapat terwujud."Sebaiknya pemerintah dapat menggerakkan instrumen APBD dengan melakukan keseimbangan pada setiap sudut anggaran, tegasnya.

Menurut politisi Demokrat Inhu ini, sejauh ini sentuhan uang rakyat tersebut masih minim, padahal disisi lain baik Bupati/wakil Bupati ataupun anggota DPRD Inhu masih terus mengubar janji kepada masyarakat, tanpa dapat memenuhi janji-janji kampanye tersebut.

Dikatakannya, jalan utama pada desa-desa baik di Batang Gansal, Batang Cenaku ataupun Seberida masih banyak yang tidak layak. "Bahkan ada yang sudah dianggarkan tetapi tak kunjung dilakukan proses lelangnya sehingga proyek tak kunjung bisa berjalan dan anggaran menjadi sia sia, tegasnya.

Menyoroti bidang pendidikan, Manahar juga mengungkapkan sarana pra sarana pendidikan yang masih minim di wilayahnya, bahkan guru-guru di kecamatan Batang Gansal dan Kuala Cenaku masih menjadi masalah, dimana pada satu sekolah hanya ada satu orang guru yang berstatus PNS dan itu hanya kepala sekolah saja.

Permasalahan pendidikan ini juga terjadi di daerah Peranap, Batang Peranap, Rakit Kulim dan Kelayang."Banyak sekolah yang minim kelas, bahkan satu kelas harus dibagi dua dan ada sekolah yang tidak memiliki ruang guru sama sekali, ungkap Rizal Zamzami dari PKS.

Dirinya sangat menyangkan bahwa selama ini reses seakan tidak ada gunanya, hanya seperti seremoni saja padahal reses tersebut menggunakan anggaran negara."Sudah tiga tahun ini pokok pikiran anggota DPRD Inhu yang bersumber dari reses tidak terakomodir dengan baik, namun tidak ada hasil sama sekali.

"Mari kita bangun Inhu ini bersama-sama agar tercapai "rule of Low" atau prinsip bahwa hukumlah yang harus memerintah bukan keinginan para pejabat secara individual saja, rule of the game atau instruksi , arahan dan peraturan harus diikuti, tambah Manahara.(02)